Kedudukan Hukum Pajak Dalam Sistem Hukum Negara Indonesia

kedudukan hukum pajak dalam sistem hukum Indonesia

Kedudukan Hukum Pajak menjadi topik yang banyak dicari oleah netizen belakangan hari ini, bisa jadi ini ada kaitanya dengan gugatan seorang warga Tangerang bernama Cuaca yang mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu.

Adapun Undang - undang yang digugat adalah UU Nomor 16/2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Berdasarkan aturan tersebut, tidak sembarang advokat bisa membela kliennya di Pengadilan Pajak. Sebab, UU menyaratkan advokat itu harus lulus sertifikasi yang diatur Menteri Keuangan.

Secara rinci, Pasal 32 ayat 3a UU Nomor 16/2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyebutkan:
Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 2, diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. 

Aturan di atas dinilai Cuaca melanggar UUD 1945, terutama Pasal 28D ayat 1.
 "Kerugian konstitusionalitas diakibatkan adanya kewenangan mutlak atau absolut Menteri Keuangan untuk menentukan persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa," ujar Cuaca dalam berkas permohonan yang dikutip dari website MK, Rabu (7/6) lalu.

Menurut Cuaca, aturan di atas berpotensi menjadi konflik kepentingan. Sebab, Menteri Keuangan cq Ditjen Pajak juga menjadi pihak dalam Pengadilan Pajak. Di mana dalam persidangan pajak, pihak yang berhadapan adalah wajib pajak vs Menteri Keuangan cq Ditjen Pajak.


Kedudukan Hukum Pajak

Bagi anda yang tengah mencari bagaimana hubungan hukum pajak dengan hukum perdata dan pidana, kutipan penjelasan kedudukan hukum pajak dibawah ini mungkin bisamenjadi tambahan referensi, terlebih jika anda saat ini tengah menyusn makalah perpajakan.

Pengertian Hukum Pajak 

Menurut R. Santoso Brotodihardjo, S.H.
 “Hukum Pajak yang disebut juga Hukum Fiskal, adalah keseluruhan dan peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah, untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui Kas Negara, sehingga ia merupakan bagian dari Hukum Publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar negara dan orang-orang atau badan-badan (Hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya disebut Wajib Pajak)”.

Secara singkat hubungan hukum pajak dengan hukum perdata dan pidana adalah sebagai berikut :

Menurut Prof. DR. Rochmat Soemitro, S.H. Hukum pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum berikut ini :
  1. Hukum Perdata yaitu Ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan individu dalam masyarakat.
  2. Hukum Publik yaitu hukum yang mengatur hubungan pemerintah dengan rakyatnya. Hukum Publik terdiri dari:
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Tata Usaha
  • Hukum Pidana
  • Hukum Pajak
Dengan demikian Kedudukan Hukum Pajak merupakan bagian dari Hukum Publik.


Prof.P.J.A Adriani : Bahwa Hukum Pajak merupakan ilmu pengetahuan Sendiri yang terlepas dari Hukum Administrasi Negara dengan alasan:
  • Tugas Hukum Pajak bersifat berbeda dengan Hukum Administrasi Negara;
  • Hukum Pajak berkaitan erat dengan Hukum Perdata;
  • Hukum Pajak dapat secara langsung digunakan sebagai politik perekonomian;
  • Hukum Pajak memiliki ketentuan dan istilah-istilah yang khas untuk bidang tugasnya

Hubungan Serta Pengaruh Hukum Pajak Terhadap Hukum Perdata 

Meskipun hukum pajak dan hukum perdata berbeda penggolongannya sebagaimana ilustrasi diatas, Akan tetapi 2 hukum tersebut ternyata saling keterkaitan atau bisa dibilang hukum perdata dapat dipengaruhi oleh hukum pajak.

Hubungan erat ini timbul karena dalam hukum pajak banyak menggunakan istilah-istilah yang terkandung dalam hukum perdata. Misalnya istilah tempat tinggal atau domisili, diatur baik dalam hukum pajak maupun hukum perdata.

Hukum pajak mencari dasar pemungutan pajak berdasarkan peristiwa (kelahiran, pendirian, kematian, pembubaran), keadaan (kekayaan), perbuatan (jual beli, sewa menyewa) sebagaimana diatur di dalam hukum perdata.

Hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum atau kita kenal dengan sebutan Lex Spesialis Derogat Lex Generale.

Maksudnya adalah hukum pajak (yang bersifat khusus) mengesampingkan hukum perdata (yang bersifat umum).

Contohnya adalah Sebidang tanah milik seseorang yang menurut perjanjian sebelumnya digunakan sebagai jaminan hutang. Orang tersebut tidak dapat melunasi hutang yang menyebabkan tanah tersebut disita oleh kreditur.

Sementara sesorang tersebut juga memiliki hutang pajak yang belum dilunasi hingga lewat jatuh tempo. Karena aset yang dimiliki hanya tanah, maka atas tanah tersebut dilelang. Nah, hasil pelelangan harus melunasi utang pajak terlebih dahulu, jika ada sisa baru melunasi utang ke pihak kreditur.

Jadi, dari contoh diatas hukum pajak harus didahulukan disamping hukum yang lain (dalam hal ini hukum perdata).

Hubugan Serta Pengaruh Hukum Pajak Terhadap Hukum Pidana 

Selain KUHP yang mengatur mengenai ancaman pidana, di dalam hukum pajak juga mengatur mengenai sanksi pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran maupun kejahatan dibidang perpajakan.

Ada beberapa faktor khusus hukum pajak yang menyebabkan timbul hukum pidana, Di dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009 yang mengatur tentang sanksi pidana di bidang perpajakan yaitu Pasal 36A sampai dengan pasal 44.

Salah satu pasal menerangkan bahwa
“Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.”

 Hubungan antara hukum pajak dan hukum pidana ini saling melengkapi, artinya hal-hal atau ketentuan-ketentuan mengenai pelanggaran/kejahatan di bidang perpajakan yang diatur didalam Undang-Undang KUP merupakan turunan daripada dalil Undang-Undang KUHP.

Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formal

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiscus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak.

Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain: keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenai pajak (subjek pajak), berapa besar tarif, timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan WP. Contoh: UU PPh

Hukum Pajak formal, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil).

Hukum ini memuat:
a. tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak
b. hak-hak fiskus
c. kewajiban WP

Dalam mempelajari bidang hukum, berlaku asas lex specialis de rogat lex generalis, artinya peraturan khusus lebih di utamakan dari peraturan umum atau jika ketentuan belum atau tidak diatur dalam peraturan khusus maka akan berlaku ketentuan yang diatur dalam ketentua umum.

Dalam hal ini peraturan khusus adalah hukum pajak sedangkan peraturan umum adalah hukum publik atau peraturan yang ada sebelumnya.

Hukum pajak menganut paham imperatif, yakni pelaksanaanya tidak dapat ditunda misalnya dalam hal pengajuan keberatan. misalnya dalah hal pengajuan keberatan, sebelum ada keputusan dari direktorat Jendral pajak bahwa keberatan tersebut diterima, maka wajib pajak yang mengajukan keberatan terlebih dahulu wajib membayar pajak sesuai yang ditetapkan.


Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Kewajiban Wajib Pajak
1. Mendaftar
2. Menghitung
3. Memotong
4. memungut
5. Setor
6. Lapor
7. Pembukuan dll.

Hak Wajib Pajak
1. Mencabut pendaftaran
2. Menunda penyampaian SPT
3. Membetulkan SPT
4. Menunda penyetoran
5. Mengajukan restitusi
6. Pengajuan keberatan dan banding serta peninjauan kembali dll.


Demikian artikelseputar kedudukan hukum pajak yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat

Bayar Pajak Kendaraan Lewat ATM, Emang Bisa??


Masyarakat pembayar pajak di Jawa Barat yang akan membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) melalui mesin ATM kini mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Sebelumnya, hanya empat bank, tapi kini CIMB Niaga mendukung pembayaran PKB di 3.700 ATM-nya yang tersebar di berbagai wilayah.

Kerja sama antara Pemerintah Provinsi  Jawa Barat Bank CIMB Niaga ditandatangani oleh Gubernur Aher dan Direksi Bank CIMB di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Senin, 14 November 2016.

Penandatangan kerjasama tersebut juga disaksikan pula oleh Kapolda dan Dirlantas Jawa Barat, serta Sekda dan Kadispenda Jawa Barat.

Aher mengatakan, dengan semakin banyaknya bank yang ikut bekerja sama dalam program e-samsat ini, masyarakat akan semakin dimudahkan dalam membayar PKB tahunan.

“Kini sudah ada lima bank ya, BJB, BRI, BNI, BCA, dan sekarang CIMB Niaga. Jadi e-samsat kita telah berhasil membuat pembayaran lebih mudah karena tidak perlu datang ke kantor Samsat,” ujar Aher.

Menurut Aher, hadirnya inovasi e-samsat, yang sudah berjalan satu tahun ini, membuat pendapatan asli daerah (PAD) Jawa Barat meningkat menjadi Rp 393 miliar.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap apabila ada bank lain yang akan menjalin kerja sama terkait e-samsat ini.

Sementara itu, Kapolda Jawa Barat Irjen Bambang Waskito menyatakan, layanan e-samsat dinilai berhasil menghilangkan praktek percaloan dan pungutan liar (pungli). “Program e-samsat ini sesuai dengan program prioritas Kapolri mengenai layanan publik yang mudah diakses, cepat, dan bebas calo berbasis IT,” katanya.

Di tempat yang sama, Head of Digital Banking CIMB Niaga Bambang Karsono mengatakan peluncuran layanan terbaru ini diharapkan dapat memperluas jangkauan pengguna e-samsat Jawa Barat guna memperoleh lebih banyak lagi pendapatan daerah.

“Ini juga sebagai wujud dukungan kami terhadap gerakan nontunai yang dicanangkan Bank Indonesia,” ujarnya. 

Ternyata Beginilah Skema Pengenaan Pajak Bagi Selebgram dan Youtuber

Dengan pengguna Internet aktif yang mencapai 88,1 juta jiwa dan terus bertambah jumlahnya, Indonesia menjadi salah satu pasar digital yang dibidik oleh perusahaan dan pebisnis online untuk memasarkan produknya.

Ditambah lagi dengan bermunculanya selebriti dari media social yang memiliki puluhan ribu follower atau subscriber memungkinkan pebisnis online memanfaatkan selebriti tersebut untuk melakukan endorsement bagi produknya.

Tentu saja, para selebgram ini memperoleh fee atas jasa nya meng-endorse suatu produk.

Fee yang diperoleh para selebgram ini juga tidak main-main, ada tarif yang mencapai 25 juta rupiah untuk sekali endorse produk

Tarif tersebut tentunya beragam untuk setiap selebgram yang akan di-endorse. Terlebih lagi jika endorsement tersebut dikelola oleh sebuah agen endorsement profesional.

Konon selebgram semisal Tyas Mirasih, Ayu Ting-ting, Nabila Syakieb, Shandy Aulia bertarif belasan hingga puluhan juta untuk sekali endorse.



Skema Pengenaan Pajak Bagi Selebgram dan Youtuber

Pemerintah saat ini tengah membidik kewajiban perpajakan Selebgram maupun Youtuber. Meskipun pada dasarnya pola bisnisnya tidak jauh berbeda, namun ini menjadi hal baru, bagaimana memungut pajak kedua selebritas dunia maya tersebut.

Seperti yang diwartakan oleh VIVA.co.id, Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan, Yon Arsal, menjabarkan cara memungut pajak para pengguna media sosial, yang menyediakan jasa promosi, terhadap suatu barang di media sosial.

Pertama, apabila mereka mendapatkan penghasilan yang langsung dari pihak perusahaan, maka skema pungutan pajak bagi para pengguna media sosial adalah melalui pemotongan langsung Pajak Penghasilan (PPh) dari pihak perusahaan yang memberikan jasa.

"Karena penghasilan mereka pada dasarnya penghasilan dari jasa. Maka dipotong oleh perusahaan," ungkap Yon, Selasa 18 Oktober 2016.

Skema kedua, lanjut Yon, apabila penghasilan yang diterima didapatkan dari sumber lain, maka yang bersangkutan dalam hal ini penyedia jasa memang harus melaporkan sendiri penghasilan yang diperoleh, dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

"Sepanjang total penghasilan yang diperoleh melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka yang bersangkutan merupakan Wajib Pajak," kata dia.

Pem Prov Jawa Barat Gratiskan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Sampai Akhir Tahun

Belum balik nama kendaraan bermotor karena prosesnya ribet dan mahal? Jika anda tinggal di Jawa Barat saat ini boleh bernafas lega karena terhitung tanggal 17 Oktober hingga akhir tahun 2016, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKP) tidak dikenakan biaya alias GRATIS.

Selain itu, seluruh biaya denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang masih menunggak juga  akan dihapus.

Enak tenaaann....!!


Balik Nama Kendaraan Bermotor Gratis

Balik nama kendaraan bermotor gratis ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher) di Gedung Sate, Jumat, (14/10) seperti yang diliput oleh Rmol Jabar.

"Sistemnya adalah yang mau balik nama kendaraan gratis tidak ada biaya apa-apa lagi, langsung bayar pajak saja sesuai dengan pajak pokok saja," tandas Aher

Balik nama kendaraan bermotor dilakukan apa bila merubah nama pemilik kendaraan. Bisa karena transaksi jual beli, hibah, warisan, pindah alamat atau pun mutasi.

Bea balik nama kendaraan bermotor dikenakan sebesar 1-1,5% dari nilai jual. Besarnya Bea Balik Nama biasanya ditentukan pergub (peraturan gubernur), jadi beda provinsi kemungkinan besar beda juga. Tapi masih sekitaran saja, artinya walaupun beda selisihnya tidak banyak. Kurang lebih sama dengan PKB, bisa di lihat di lembar SKPD belakng STNK

Jika bingung dengan jual kendaraan bermotor anda, coba cek pajak kendaraan bermotor online ini

Aher menjelaskan, balik nama kendaraan merupakan salah satu pendapatan daerah.  Demi membantu masyarakat, kata dia, biaya tersebut dihilangkan. Program ini, imbuh Aher, diberikan kepada seluruh wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak tahunan, terkecuali untuk kendaraan baru.

"Tujuannya tentu untuk menambah pendapatan daerah dan juga memudahkan masyarakat memutasikan kendaraannya ke Jawa Barat," paparnya.

Aher pun mencontohkan, jika seseorang memiliki kendaraan bermotor dari luar Jawa Barat dan ingin balik nama kendaraan, maka akan digratiskan.

"Kalau misalnya kita beli mobil dari daerah luar Jabar kita tinggal di Bandung, biasanya kalau balik nama kan bayar, nah sekarang tidak bayar," tandasnya.

Panduan Lengkap Pembuatan Kode eBilling

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa mulai per 1 Juli 2016, seluruh Wajib Pajak yang akan membayar pajak harus menggunakan Billing System atau yang lebih dikenal dengan istilah e-Billing.

Pada dasarnya ada dua langkah untuk melakukan pembayaran pajak dengan e-Billing yaitu
  1. Membuat Kode Billing
  2. Membayar pajak melalui Kode Billing tersebut pada Bank Persepsi. 

Pembuatan kode eBilling dapat dilakukan secara mandiri oleh Wajib Pajak dengan mengunjungi laman https://sse2.pajak.go.id

Panduan Lengkap Pembuatan Kode eBilling

Anda dapat mengakses laman https://sse2.pajak.go.id  menggunakan PC/Laptop kantor/pribadi, atau anda juga bisa datang ke Kantor Pelayanan Pajak Terdekat.

Saat menyambangi Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir Enpat kami mendapatkan pelayanan istimewa terkait pembuatan kode ebilling.

Seperangkat komputer dan petugas yang siap membantu untuk pembuatan kode eBilling.

2 Wajib Pajak Tengah membuat kode e-Billing
Anda pun bisa langsung melakukan pembayaran menggunakan kartu ATM karena telah disediakan alat pembayaran :



Namun perlu diketahui bahwa belum seluruh Kantor Pelayanan Pajak menerapkan fasilitas yang serupa.

Proses pembuatan kode eBilling sebenarnya tidak sesulit yang dibayangkan karena anda dapat mengerjakanya sendiri.

Panduan lengkap pembuatan kode eBilling berikut ini semoga bisa membantu anda dalam pembuatan kode ebilling


1. Sebelum memulai pembuatan Kode Billing, pastikan anda telah memiliki EFIN pajak atau Electronic Filing Identification Number yang merupakan  nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak untuk melakukan transaksi elektronik.
( Cara Aktivasi Efin bisa anda baca pada panduan aktivasi EFIN )

2.
Buka alamat  akses https://sse2.pajak.go.id


Panduan Lengkap Pembuatan Kode eBilling
3. Masukkan data NPWP Wajib Pajak, Password dan Kode Keamanan sesuai kolom yang diminta, kemudian klik “Login”.
4. Klik “Isi SSE” untuk memulai membuat Surat Setoran  Elektronik (SSE)

Panduan Lengkap Pembuatan Kode eBilling

5. Mulai isi Form SSE dengan memasukkan informasi terkait detail pembayaran. Apabila sudah selesai klik “Simpan”.

6.
Klik “Ya” apabila data yang diisikan sudah benar.


7.
Setelah SSP berhasil direkam akan terbentuk Nomor Transaksi.


8. Cek kembali data yang dimasukkan, kemudian Klik tombol “Ubah SSP” untuk mengubah data yang telah diinput sebelumnya atau klik tombol “Kode Billing” untuk melanjutkan.


9.
Kode Billing telah sukses ter-generate, Anda bisa mencatat ataupun mencetak Kode Billing-nya.


10. Untuk mencetak Kode Billing-nya klik “Cetak Kode Billing”

11. Berikut Tampilan Cetakan Kode Billing yang sudah dibuat sebelumnya.


Setelah Kode Billing didapatkan maka anda bisamelakukan pembayaran pajak melalui Bank Persepsi menggunakan Kode Billing tersebut.

Perlu diperhatikan lebih lanjut mengenai Masa Aktif Kode Billing yang tertera pada Cetakan Kode Billing, yang apabila diamati hanya berlaku selama 7 hari.

Apabila pembayaran melewati Masa Aktif, maka Kode Billing tersebut akan menjadi tidak berlaku dan Wajib Pajak harus menginput kembali.

Saya salah menginput data dalam eBilling, Apa yang harus dilakukan?

Apabila isian data pembayaran ada yang salah dan ternyata billing sudah tercetak (sudah keluar nomor kode billing), dan terhadap billing tersebut maka buatlah billing baru yang benar, dan terhadap billing yang salah agar dibiarkan/abaikan saja karena dalam waktu 3 hari (untuk Simponi) dan 2 hari (untuk billing Pajak) akan masuk kategori kadaluwarsa.

Kami telah mengumpulkan jawaban dari  21 Pertanyaan yang sering ditanyakan berkaitan dengan eBilling, anda dapat membacanya di :

21 Pertanyaan Tentang eBilling Yang Sering Ditanyakan, Ini Jawaban Lengkapnya

Seperti kita ketahui bersama bahwa penggunaan eBilling sebagai satu-satunya cara untuk pembayaran pajak mulai diberlakukan per 01 Juli 2016 yang lalu.

Aplikasi ebilling dapat anda akses melalui laman https://sse2.pajak.go.id/default

Dalam implementasi dilapangan banyak sekali ditemukan bermacam kendala seperti kesulitan saat daftar e billing, sse pajak error, tidak bisa login dan sebagainya.

Berbagai kendala tersebut menjadi topik yang diperbincangkan dalam sebuah forum pajak online yang sangat aktif membernya.


ebilling faq

21 Pertanyaan Tentang eBilling Yang Sering Ditanyakan, Ini Jawaban Lengkapnya

Untuk memudahkan anda yang sedang mengalami kesulitan didalam ebilling, kami telah mengumpulkan bermacam pertanyaan seputar e billing kedalam FAQ e billing seperti berikut ini.

1. Bagaimana kedudukan Bukti Penerimaan Negara (BPN), apakah dapat disamakan dengan Surat Setoran? 

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 32/PMK.05/2014 tentang Penerimaan Negara Secara Elektronik, pada pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa Bukti Penerimaan Negara adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran. Terkait hal tersebut, Direktorat Transformasi Proses Bisnis Direktorat Jenderal Pajak melalaui surat nomor S-29/PJ.13/2014 tanggal 4 Maret 2014 juga menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh Kanwil DJP, KPP, dan KP2KP bahwa BPN yang diterbitkan melalui sistem MPN G-2 termasuk cetakan, salinan dan fotokopinya kedudukannya disamakan dengan SSP dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

2. Dalam MPN G-2, dokumen-dokumen apa saja kah yang digunakan sebagai dokumen sumber pencatatan penyetoran PNBP ke dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan ?

 Dokumen-dokumen yang dapat digunakan sebagai dokumen sumber pencatatan penyetoran PNBP ke dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan:

  1. Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari bank/pos yang telah ditera NTB/NTP dan NTPN 
  2. Struk ATM yang memuat ID billing, nama wajib setor/bayar, kode K/L, unit eselon I, kode Satuan Kerja, nilai setoran, NTB, NTPN dan tanggal setoran 
  3. Cetakan BPN dari internet 
  4. Struk EDC yang memuat ID billing, nama wajib setor/bayar, kode K/L, unit eselon I, kode Satuan Kerja, nilai setoran, NTB, NTPN dan tanggal setoran 
  5. Hasil cetakan email notikasi/pemberitahuan bahwa penyetoran telah berhasil dilakukan, yang memuat data nomor tagihan, nama wajib setor/bayar, nilai setoran, tanggal setor, NTB, dan NTPN 
  6. Hasil cetakan dari SIMPONI Untuk struk ATM dan EDC agar segera difotokopi mengingat tulisan pada struk mudah hilang. (sesuai surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor S-4607/PB.6/2014 tanggal 18 Juli 2014) 


3.Sebagai Bendahara Pengeluaran Satker, bagaimana cara membuat billing untuk membayarkan pajak yang telah dipungut dari pihak ketiga ? 

Silahkan login pada http://sse.pajak.go.id dengan menggunakan user (Bendahara) yang telah dibuat. Secara otomatis form perekaman akan menampilkan NPWP Bendahara yang bersangkutan, kemudian kosongkan isian NPWP-nya dan ganti dengan NPWP pihak ketiga, kemudian lanjutkan pengisiannya sesuai billing yang akan dibuat. 

4. Pada saat registrasi pendaftaran user pada SIMPONI, dalam memilih tipe pengguna terlanjur hanya satu yang dipilih. Apabila kita ingin menambahkan tipe pengguna lainnya bagaimana caranya? 

Pada prinsipnya bisa, silahkan menghubungi pusat layanan DJA di 021-34832511 atau email: pusatlayanan@anggaran.depkeu.go.id . Mohon disampaikan nama user name dimaksud dan alasan untuk menambahkan tipe billing yang lain. Selanjutnya admin SIMPONI akan menambahkan tipe pengguna pada user tersebut. 
 5. Pada SIMPONI, nama akun yang telah dibuat adalah nama pribadi, setelah diubah menjadi nama instansi, ketika melakukan setoran ke Bank hasil kode billing tidak diterima/dikenal. Mohon penjelasannya.

Perubahan user name (akun untuk login) tidak bisa dilakukan di SIMPONI. Sementara itu, perubahan data pribadi seperti nama depan dan nama belakang bisa dilakukan di SIMPONI, tetapi tidak menyebabkan permasalahan tertolaknya setoran. Perlu diperhatikan juga, agar dalam membuat nama tidak melebih 50 karakter/huruf. Kegagalan billing tidak bisa dibayar, antara lain dapat disebabkan oleh tidak terisinya kode K/L, Unit, dan satker atau pada saat pembuatan billing terjadi putusnya jaringan di MPN G-2. 

6. Bagaimana cara menghapus billing yang ada kesalahan input tetapi sudah terlanjur direkam/disimpan? 

Apabila isian data pembayaran ada yang salah dan ternyata billing sudah tercetak (sudah keluar nomor kode billing), dan terhadap billing tersebut maka buatlah billing baru yang benar, dan terhadap billing yang salah agar dibiarkan/abaikan saja karena dalam waktu 3 hari (untuk Simponi) dan 2 hari (untuk billing Pajak) akan masuk kategori kadaluwarsa. 

 7. Mengapa pada bukti penerimaan negara (BPN) hasil pembayaran billing tidak terdapat kode akun-nya, sedangkan jika menggunakan SSBP di bukti penerimaan negaranya terdapat kode akun ?

BPN yg dikeluarkan oleh ATM, Teller, E-Banking dan EDC tidak menampilkan AKUN karena di sistem MPN G-2 dalam hal ini SIMPONI mengakomodir multi akun (1 kode billing bisa utk akun banyak). Namun demikian, apabila ingin mendapatkan akun maka silahkan mencetak BPN melalui SIMPONI. 

8. Minta petunjuk bagaimana cara memasukkan PNBP ke simponi ? 

Apabila yang dimaksudkan adalah memasukkan referensi jenis dan tarif PNBP baru yang belum ada di SIMPONI, maka silahkan hubungi pusat layanan DJA ke nomor 021 34832511
 9.Bila satker mempunyai bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan, apakah satker tersebut harus membuat user-password untuk masing-masing bendaharanya? Bila iya, tipe pengguna apa yg dipilih untuk masing2 bendahara tsb saat registrasi ?

Penggunaan 1 username atau 2 username dalam satu satker karena adanya aktitas penyetoran Pendapatan dan Belanja adalah pilihan. Apabila satker ingin mengelola pembayaran PNBP dan setoran belanja (non anggaran) dengan 1 user/akun, maka pada saat registrasi pilih tipe billing KL dan Non Angaran. Jika hal itu yang dipilih, maka akses utk bisa masuk SIMPONI harus diberikan kepada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, dalam arti username dan password harus diketahui bendahara penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Namun demikian, perlu jadi perhatian bahwa pemegang password sebaiknya jgn bnyak orang untuk menjaga keamanan akun yang telah dibuat. 

10. Bagaimana cara konfirmasi setoran penerimaan negara melalui MPN G-2? 

Konfirmasi transaksi penerimaan negara melalui MPN G-2 dapat dilakukan pada KPPN mitra kerja satker bersangkutan. 

11. Bagaimana kebijakan pencatatan dan rekonsiliasi atas transaksi setoran MPN G-2? 

Untuk rekonsiliasi SAKPA terkait dengan setoran MPN G-2, setoran PNBP yang dilakukan oleh satker melalui MPN G-2 harus diakui dan dicatat dalam SAKPA satker. Bagi satker yang melakukan rekonsiliasi dengan KPPN non SPAN, seluruh data penerimaan yang disetor melalaui billing MPN G-2 tidak tercatat pada KPPN mitra kerja masing-masing, melainkan pada Dit. PKN/KPPN Khusus Penerimaan. Dengan demikian, ketika satker melakukan rekonsiliasi dengan KPPN mitra kerja akan ditemukan selisih data penerimaan yang disetor melalui MPN G-2.

Sesuai dengan kebijakan rekonsiliasi yang diatur dalam PMK 210/PMK.05/2013, satker tetap melakukan rekonsiliasi dengan KPPN mitra kerja masing-masing, selanjutnya KPPN mitra kerja meneliti kebenaran dan keabsahan setoran tersebut melalui konfirmasi berdasarkan data MPN. Dengan demikian, Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dapat diterbitkan setelah dikonfirmasi, atas kebenaran dan keabsahan setoran dimaksud.

Bagi satker yang melakukan rekonsiliasi dengan KPPN nonSPAN, transaksi setoran penerimaan melalui MPN-G-2 dapat terbaca atau tersaji dalam laporan realisasi KPPN SPAN selama wajib setor mencantumkan kode KPPN yang tepat sesuai dengan KPPN mitra kerja satker yang membukukan penerimaan. 

12.Bagaimana mekanisme koreksi data transaksi penerimaan negara yang disetor melalui MPN G-2? 

Koreksi data transaksi penerimaan negara melalui MPN G-2 dapat dilakukan terhadap seluruh segmen BAS dan tidak merubah total nilai penerimaan. Untuk penerimaan yang telah tervalidasi pada KPPN SPAN, Surat Permohonan Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara dilakukan kepada KPPN SPAN mitra kerja. Untuk penerimaan yang tervalidasi ke KPPN yang belum menerapkan SPAN maka permohonan diajukan kepada KPPN Khusus Penerimaan (sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-16/PB/2014 dan Surat Direktur Transformasi Perbendaharaan nomor S-6876/Pb.8/2014) 

13.Bagaimana penyetoran penerimaan negara dalam bentuk valas melalui MPN G-2?

Untuk PNBP sudah bisa dilakukan penyetoran melalui Mata Uang Asing (Valuta Asing), tetapi sementara hanya melalui bank persepsi BNI yang bisa menampung valas tersebut. 

14. Apakah dalam aplikasi e-billing (sse2.pajak.go.id) dapat mengakomodir pembayaran pajak dalam rangka impor menggunakan SSPCP? Atau pembayarannya harus melalui aplikasi e-billing yang dimiliki DJBC atau tetap secara manual?

Jawaban:
Pembayaran pajak dalam rangka impor tidak dapat dilakukan dengan aplikasi e-Billing DJP, namun menggunakan biller dari DJBC (customer.beacukai.go.id)

15. Untuk pembayaran melalui e-billing apakah nanti nya akan bisa digunakan oleh yang tidak ber-NPWP? 
Contoh dalam rangka pembayaran PPN Kegiatan Membangun Sendiri bagi OP atau Badan yang belum memiliki NPWP.

Jawaban:
Untuk kondisi sekarang, karena untuk masuk ke aplikasi E-Billing / DJP Online harus sudah memiliki NPWP, maka untuk yang tidak memiliki NPWP, bisa minta dibuatkan kode billing oleh orang yang sudah memiliki accout di E-Billing / DJP Online (Buat kode billing dengan menggunakan login menggunakan NPWP orang lain)

 16. Apakah kegunaan menu reset pada aplikasi sse2.pajak.go.id ?

 Jawaban:
 Untuk menghapus/mengosongkan kolom yang telah diisi di form, bukan untuk reset account.

17. Bagaimanakah peralihan penggunaan dari aplikasi sse.pajak.go.id ke sse2.pajak.go.id bagi WP yang sebelumnya sudah memiliki akun e-billing?

Jawaban:
Account pengguna sse.pajak.go.id sudah di migrasi ke sse2.pajak.go.id. Informasi selengkapnya sudah ada di Manual Penggunaan SSE2.

18. Apakah terdapat user manual untuk penggunaan aplikasi sse2.pajak.go.id (proses pengisian sampai dengan proses penerbitan kode billing)?

Jawaban:
 Sudah ada manual
(dapat didownload di sini)

19. Untuk sse.pajak.go.id ada beberapa WP yang tidak bisa mengakses KAP/KJS tertentu. Sebagai contoh terdapat WP OP yang memberikan informasi bahwa tidak ada KJS 420 di KAP 411128. Jika dicek di akun yang kita miliki KAP dan KJS tersebut ada. Apa penyebab perbedaan itu? Dan untuk sse2.pajak.go.id apakah tetap ada kemungkinan tersebut?

Jawaban:
Dari tabel referensi KJS 420 di KAP 411128 dapat dibayarkan oleh OP dan Badan. Jika pilihan tersebut tidak ada kemungkinan jenis kepesertaannya bukan OP dan Badan (salah jenis peserta)

20. Kenapa dalam aplikasi sse.pajak.go.id tidak ada menu untuk pengisian uraian?

Karena jika berdasarkan petunjuk pengisian SSP di PER-38/PJ/2009 yang terakhir diubah dengan PER-44/PJ/2015 terdapat beberapa kondisi yang mengatur khusus mengenai pengisian uraian,seperti:

Khusus PPh 4 ayat (2) sewa yang menggunakan mekanisme setor sendiri harus mencantumkan nama penyewa

Khusus PPh 4 ayat (2) pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilengkapi nama pembeli

Jawaban:
Selama ini kolom uraian tidak pernah masuk ke database, hanya sebagai kemudahan administrasi. Kalaupun nanti dibuatkan isian uraian di sse2, maka data tersebut tidak akan ditarik ke proses settlement sehingga tidak akan tercetak di BPN. Tulis manual? Boleh…

21. Apakah dalam sse2.pajak.go.id dapat mengakomodasi untuk pembayaran yang menggunakan kode NPWP khusus?

seperti pembayaran berikut ini :

PPN atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabaean dengan ketentuan :

  • pada kolom “Nama WP” dan “Alamat WP” diisi nama dan alamat orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Daerah Pabean  yang menyerahkan BKP tidak berwujud dan/ atau JKP ke dalam daerah pabean.
  • pada kolom “NPWP” diisi dengan angka 0 (nol), kecuali kode KPP diisi dengan kode KPP dari pihak yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dan/atau JKP.

Jawaban:
Bisa di sse2, untuk referensi KJS dan Kode MAP ada di lampiran surat ke KPP. Kendala dalam pembayaran ini adalah tidak bisa memasukkan identitas penyetor yang diisi nama dan NPWP pihak yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dan/atau JKP (sesuai Pasal 6 ayat (2) PMK-40/PMK.03/2010). Jika tidak ada identitas penyetor tadi tidak tercantum dalam BPN, apakah Pajak Masukkannya dapat dikreditkan?


Referensi :
http://www.kemenkeu.go.id/en/node/45414
http://blog.tanyajawabpajak.com/2016/01/9-faq-permasalahan-aplikasi-e-billing.html

8 Aplikasi Cek Pajak Kendaraan Bermotor Online

Cek pajak kendaraan online saat ini semakin mudah dilakukan karena beberapa Pemerintah Daerah terus melakukan inovasi membuat pelayanan yang makin baik bagi masyarakat yang ingin mengetahui pajak kendaraan bermotornya secara online.

Hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak kendaraan semakin baik.

Cek pajak motor / mobil via Internet ini sangat mudah dilakukan, baik menggunakan HP maupun PC/Laptop yang terkoneksi dengan Internet.

Dengan berbagai kemudahan cek pajak kendaraan online, anda bisa mengetahui besaran pajak dan membayarnya agar terhindar dari denda pajak kendaraan bermotor.

cek pajak kendaraan online


Cara Cek Pajak Kendaraan Online

Untuk mengecek pajak kendaraan online, yang perlu diperhatikan adalah kendaraan anda terdaftar di daerah mana, setelah itu anda dapat mengunjungi samsat online yang menyediakan info pajak kendaraan bermotor anda.

Cek Pajak Kendaraan Online DKI Jakarta

Layanan cek pajak online info PKB DKI Jakarta ini diselenggarakan oleh Dinas Pelayanan Pajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Informasi pajak kendaraan bermotor yangdilayani adalah bagi anda yang ingin mengetahui besaran pajak yang harus dibayar untuk Pajak Kendaraan Motor anda yang terdaftar di wilayah DKI Jakarta.

Anda dapat mengakses aplikasi pajak online info PKB di laman : http://samsat-pkb.jakarta.go.id/INFO_PKB/
Pajak online kendaraan bermotor


Dalam aplikasi pajak online ini ternyata anda juga bisa melihat informasi nilai jual kendaraan bermotor, jika anda berniat ingin menjual atau membeli kendaraan bermotor.


Pajak online kendaraan bermotor


Cek Pajak Kendaraan Online Jawa Tengah

Layanan cek pajak online untuk daerah Jawa Tengah  ini disediakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Anda dapat mengunjungi aplikasi informasi pajak kendaraan bermotor di laman http://dppad.jatengprov.go.id/info-pajak-kendaraan/

Dengan tampilan yang sederhana dan Informatif anda akan memperolah data dan infromasi pajak kendaraan anda dengan cepat dan mudah.



Cek Pajak Kendaraan Online Jawa Barat

Tidak seperti layanan informasi pajak online kendaraan bermotor yang ada sebelumnya, di laman eSamsat Jawa Barat anda tidak bisa langsung mencari informasi besaran pajak kendaraan anda.

Untuk dapat mengecek pajak kendaraan Jawa Barat online, anda dapat menggunakan layanan sms agar mendapatkan kode bayar dan jumlah tagihan pajak kendaraan.

Formatnya sebagai berikut :


Akan tetapi informasi dan infographic yang diberikan dalam laman tersebut sangat informatif dan lengkap.

Anda dapat mengunjungi laman eSamsat JABAR di : http://dispenda.jabarprov.go.id/e-samsat-jabar/

Cek Pajak Kendaraan Online Jawa Timur

eSamsat Jatim merupakan  kemudahan yang disediakan bagi masyarakat jawa timur untuk melakukan cek pajak kendaraan bermotor daerah jawa timur secara online.

Anda dapat layanan informasi pajak kendaraan jawa timur ini melalui laman : https://reg.esamsatjatim.com/cmain/main

Laman yang disediakan cukup sederhana tapi sangat informatif



Cek Pajak Kendaraan Online Sumatera Barat

Tidak seperti aplikasi pajak online yang lainya, untuk aplikasi pajak online yang berfungsi sebagai sarana untuk mengetahui informasi pajak kendaraan di wilayah sumatera barat ini tidak  belum di hosting dalam laman resmi.

Saya menemukan aplikasi pajak online ini di alamat http://180.250.48.116:8888/

Saat dicoba untuk dipergunakan, aplikasi ini menampilkan hasil pencarian dengan cepat.

pajak online samsat online sumbar

Cek Pajak Kendaraan Online DI ACEH

Cek pajak kendaraan online Daerah Istimiwa Aceh  dapat diakses melalui laman http://www.esamsataceh.com/

Aplikasi samsat online ini cukup cepat saat diakses, meski informasi yang ditampilkan tidak terlalu lengkap.




Cek Pajak Kendaraan Online Provinsi Riau

Cek pajak kendaraan online untuk mengetahui informasi pajak kendaraan bermotor provinsi riau ini dikelola oleh Dinas Pendapatan Prov Riau.

Anda dapat mengakes samsat online Provinsi Riau untuk mengetahui informasi pajak kendaraan bermotor di http://dipenda.riau.go.id/infopajak/

Aplikasi pajak online ini sangat informastif dan akan membantu anda mendapatkan berbagai informasi yang berkaitan dengan pajak kendaraan anda.

Anda juga dapat melakukan cek pemilik plat kendaraan bermotor secara online. Sedangkan untuk

samsat online pajak online kendaraan riau


Cek Pajak Kendaraan Online Lampung

Aplikasi cek pajak kendaraan online lampung ini merupakan aplikasi informasi pajak kendaraan bermotor online yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi  Lampung.

Seperti pada aplikasi pajak online serupa, informasi yang ditampilkan juga cukup memadai sebagai sumber informasi pajak kendaraan bermotor anda.

Sayangnya saat dicoba pada hari ini (04/10/2016) aplikasi tersebut menampilkan pesan error

pajak online kendaraan bermotor

Pesan error yang terjadi :

Samsat Online Lampung

Anda dapat mengakses samsat online Lampung di laman : http://samsat-lampung.org/

Tips Cek Pajak Kendaraan Online 

Agar anda mudah dalam melakukan cek pajak kendaraan via internet, sebaiknya anda mempersiapkan halhal yang penting sebagai berikut :

  1. Catat nomor kendaraan bermotor sesuai yang tertera dalam STNK
  2. Pastikan Kendaraan Bermotor anda terdaftar di provinsi mana
  3. Siapkan koneksi Internet yang stabil, baik menggunakan PC/Laptop ataupun menggunakan Smartphone
Itulah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan cek kendaraan online yang dapat kami bagikan.

Anda boleh membagikan artikel ini karena pasti bermanfaat bagi rekan-rekan yang sedang mencari informasi bagaimana cara mengecek pajak kendaraan bermotor secara online via Internet.

Salam