Ternyata Beginilah Skema Pengenaan Pajak Bagi Selebgram dan Youtuber

Dengan pengguna Internet aktif yang mencapai 88,1 juta jiwa dan terus bertambah jumlahnya, Indonesia menjadi salah satu pasar digital yang dibidik oleh perusahaan dan pebisnis online untuk memasarkan produknya.

Ditambah lagi dengan bermunculanya selebriti dari media social yang memiliki puluhan ribu follower atau subscriber memungkinkan pebisnis online memanfaatkan selebriti tersebut untuk melakukan endorsement bagi produknya.

Tentu saja, para selebgram ini memperoleh fee atas jasa nya meng-endorse suatu produk.

Fee yang diperoleh para selebgram ini juga tidak main-main, ada tarif yang mencapai 25 juta rupiah untuk sekali endorse produk

Tarif tersebut tentunya beragam untuk setiap selebgram yang akan di-endorse. Terlebih lagi jika endorsement tersebut dikelola oleh sebuah agen endorsement profesional.

Konon selebgram semisal Tyas Mirasih, Ayu Ting-ting, Nabila Syakieb, Shandy Aulia bertarif belasan hingga puluhan juta untuk sekali endorse.



Skema Pengenaan Pajak Bagi Selebgram dan Youtuber

Pemerintah saat ini tengah membidik kewajiban perpajakan Selebgram maupun Youtuber. Meskipun pada dasarnya pola bisnisnya tidak jauh berbeda, namun ini menjadi hal baru, bagaimana memungut pajak kedua selebritas dunia maya tersebut.

Seperti yang diwartakan oleh VIVA.co.id, Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan, Yon Arsal, menjabarkan cara memungut pajak para pengguna media sosial, yang menyediakan jasa promosi, terhadap suatu barang di media sosial.

Pertama, apabila mereka mendapatkan penghasilan yang langsung dari pihak perusahaan, maka skema pungutan pajak bagi para pengguna media sosial adalah melalui pemotongan langsung Pajak Penghasilan (PPh) dari pihak perusahaan yang memberikan jasa.

"Karena penghasilan mereka pada dasarnya penghasilan dari jasa. Maka dipotong oleh perusahaan," ungkap Yon, Selasa 18 Oktober 2016.

Skema kedua, lanjut Yon, apabila penghasilan yang diterima didapatkan dari sumber lain, maka yang bersangkutan dalam hal ini penyedia jasa memang harus melaporkan sendiri penghasilan yang diperoleh, dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

"Sepanjang total penghasilan yang diperoleh melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka yang bersangkutan merupakan Wajib Pajak," kata dia.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »